JAKARTA,KOMPAS.com – Selama ini, Karawang dikenal sebagai salah satu kawasan industri. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang memiliki target yang lebih besar yakni menjadikannya sebagai kota industri. Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang, Eka Sanatha mengatakan Pemkab telah menyiapkan berbagai kemudahan perizinan dan pengembangan infrastruktur pendukung yang terintegrasi.
“Kami berupaya menjadikan Karawang ini bukan lagi sekadar Kawasan Industri akan tetapi Kota Industri. Jadi antara Kawasan Industri dengan fasilitas pendukung lainnya seperti untuk hunian dan Kawasan bisnis terintegrasi,” ungkap Eka dalam FGD “Menakar Prospek Properti Karawang Seiring Meningkatnya Realisasi Investasi di Kawasan Industri Terbesar di Asia Tenggara” di Resinda Hotel, Karawang (3/8/2022).
Untuk mewujudkan target tersebut, Pemkab Karawang mengajak pengembang properti berkolaborasi membangun daerah tersebut menjadi kawasan bisnis dan komersial layak huni. Apalagi sektor properti di wilayah Karawang sangat prospektif dan memiliki daya tarik investasi yang kuat. Menurut Eka, Karawang sudah ditopang oleh berbagai fasilitas serta infrastruktur kelas dunia yang membuat semakin mudah akses dari dan menuju ke Karawang.
”Konektivitasnya dari dan menuju Karawang didukung akses tol Jakarta-Cikampek, Jakarta-Cikampek-Elevated (MBZ), Jalan Tol Jakarta-Cikampek II, dan Jalan Tol Lingkar Luar II Sentul-Karawang Barat yang progress pembangunannya terus berjalan,” jelasnya. Selain itu, Karawang juga dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Patimban serta Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kertajati. Akses transportasi lainnya adalah rel kereta yakni Stasiun Karawang, Stasiun Cikampek, dan Transit Oriented Development (TOD) Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Keunikan lainnya dari Karawang, kata Eka, yaitu adanya transportasi massal peninggalan Belanda yang menghubungkan antar Kecamatan di Karawang ke Rengas Dengklok–Rawa Merta–Cikampek –Cilamaya.
Atas dasar itu, pihaknya mengundang lebih banyak pengembang properti untuk berkolaborasi membangun Karawang yang lebih modern dan lebih layak huni. ”APBD kita jujur saja hanya Rp 4,8 triliun. Kecil dibandingkan investasi yang masuk ke Karawang. Maka tidak mungkin kami membangun sendiri. Harus sama-sama dengan sektor swasta,” tuturnya. Sejauh ini Pemkab Karawang sudah menjalankan pola kolaborasi dengan beberapa perusahaan pengembang properti besar seperti PT Summarecon Agung Tbk dan PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN).
APLN misalnya telah menyediakan lahan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk salah satu propertinya di Karawang. Lahan tersebut kemudian digunakan untuk membangun Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM). “Nah itu kita belum bisa siapkan (lahannya) tapi pengembangnya yang membantu sediakan duluan. Seperti itulah yang memang kita butuhkan,” tandas Eka.
About Post Author
