Era globalisasi hampir meniadakan batas-batas negara dengan aktivitas mobilitas masyarakat maupun perekonomian yang telah menembus lintas batas geografis. Apapun yang dilakukan akan terkait langsung maupun tidak langsung dengan negara-negara di kawasan maupun secara global.
Karena itu hubungan antar bangsa terus dibangun untuk saling mengisi dan mempercepat berbagai program pembangunan. Terkait pembangunan ibukota negara (IKN) Indonesia yang baru, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengajak Korea Selatan di bawah presiden yang baru dilantik untuk tetap menjadi mitra strategis bagi Indonesia.
Bambang berharap, Korea Selatan di bawah Presiden Yoon Suk-yeol terus meningkatkan kerja sama ekonomi, sosial, budaya, teknologi, pertahanan dan keamanan negara, hingga pembangunan IKN. Terlebih antara Korea Selatan dan Indonesia memiliki banyak kesamaan khususnya sama-sama tengah membangun dan memindahkan ibukota negaranya.
“Sangat penting bagi Indonesia untuk menjadikan Korea Selatan sebagai mitra strategis khususnya untuk pengembangan IKN. Indonesia yang memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur begitu juga Korea Selatan memindahkan ibukota administratif dari Seoul ke Sejong,” ujarnya.
Sebelumnya, saat Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-Korea Selatan di Busan akhir tahun 2019 lalu, Presiden Joko Widodo saat itu menyampaikan kepada Presiden Korea Selatan Moon Jae-in supaya kalangan bisnis di Korea Selatan bisa terlibat lebih banyak dalam proses pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara.
Selanjutnya kerja sama teknis juga terus berlanjut antara Indonesia dan Korea Selatan khususnya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) Korea yang telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan beberapa bisnis.
Salah satunya beberapa kerja sama dengan investor Korea Selatan juga telah menyatakan minatnya untuk proyek pembangunan IKN Nusantara. Salah satunya di bawah koordinasi Indonesia Korea Network untuk ibukota negara (IKN untuk IKN) yang merupakan wadah berkumpulnya 29 lembaga publik dan perusahaan asal Korea Selatan.
Bambang juga merinci terikait biaya pembangunan IKN yang diperkirakan membutuhkan dana hingga Rp466,98 triliun. Biaya itu terdiri dari pembiayaan APBN sebesar Rp91,29 triliun, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) Rp252,46 triliun, dan pendanaan dari badan usaha sebesar Rp123,23 triliun.
Besarnya kebutuhan dana maupun kompleksitas pembangunan hingga proses pemindahan nantinya membuat Indonesia harus membuka diri terhadap berbagai peluang kerja sama khususnya dengan negara-negara sahabat seperti Korea Selatan. Pengetahuan dan pengalaman negara ini juga bisa membantu keberhasilan proyek IKN Nusantara nantinya.
“Selama ini kedua negara telah sangat aktif bekerja sama di bidang politik, ekonomi, militer, dan sebagainya. Hyundai Motor dan LG yang merupakan persuahaan asal Korea Selatan juga ikut mendukung kebijakan ekonomi ramah lingkungan di Indonesia dan telah menanamkan investasi di bidang kendaraan listrik dan baterai sehingga sangat dimungkinkan untuk ikut mengembangkan IKN Nusantara,” bebernya.
Sumber : rumah.com
About Post Author
