Punya sawah? Atau keluarga serta kerabat ada yang punya lahan sawah yang luas?
Jika jawabannya ya, baca dan sebarkan artikel ini.
Kenapa?
Ternyata, memiliki lahan sawah atau tanah pertanian tidak boleh berlebihan, lho.
Yuk, simak penjelasannya dalam artikel ini!
Pembatasan kepemilikan jumlah sawah dilakukan demi adanya keadilan.
Hal ini tentunya terkait dengan fenomena banyaknya petani Indonesia yang merupakan buruh tani dan tidak memiliki sawah sendiri.
Luas Maksimum Kepemilikan Tanah
Terdapat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
Di dalam pasal 1 dijelaskan bahwa luas maksimum kepemilikan tanah ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk, luas daerah, dan faktor-faktor lainnya.
Walaupun sudah ada peraturannya, ketentuan luas maksimum tidak berlaku pada beberapa kondisi.
Apa saja?
Pertama, pada tanah yang hak guna usaha atau hak lainnya didapatkan dari pemerintah dan sifatnya terbatas.
Kedua, tanah yang dikuasai oleh badan hukum.
Apabila ada pihak perorangan yang memiliki tanah pertanian lebih dari luas yang telah ditentukan, maka wajib melapor kepada Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Hal ini pun dijelaskan pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960.
Ketentuan Penguasaan Tanah Pertanian
Ada pula Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.
Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah pertanian dilakukan terhadap perorangan dan badan hukum.
Bagi pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanah dalam waktu 6 bulan sejak tanggal perolehan hak, harus:
- mengalihkan hak atas tanahnya kepada pihak lain yang berdomisili di kecamatan tempat letak tanah tersebut; atau
- memindahkan ke kecamatan letak tanah tersebut.
Apabila sang pemilik tidak dapat memenuhinya, hak atas tanah akan dihapus dan dikuasai langsung oleh negara.
Pemilik tanah pun tentu akan mendapatkan ganti rugi yang layak dari negara.
Sebenarnya, tanah pertanian milik perorangan memang dapat dialihkan kepada pihak lain, namun harus memenuhi ketentuan yang ada.
Pertama, pihak lain harus berdomisili di satu kecamatan dengan letak tanah.
Kedua, tanahnya wajib dimanfaatkan untuk lahan pertanian.
Kewajiban Pemilik Tanah Pertanian
Ketika sudah membeli sebidang tanah atau memiliki tanah pertanian, maka harus bertanggung jawab akan tanah tersebut.
Namun, banyak yang sudah membeli tanah lalu tak memanfaatkannya dengan baik.
Pemilik tanah pertanian perorangan dan badan hukum wajib memanfaatkan tanahnya sesuai dengan peruntukannya.
Pemanfaatannya pun paling lama 6 bulan sejak diterbitkan sertifikat hak atas tanah.
Hal ini pun tercantum dalam pasal 9 dan 10 Permen Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016.
Di dalam kedua pasal tersebut pun dijelaskan apabila pemilik perseorangan atau badan hukum tidak dapat mengusahakan atau memanfaatkan tanahnya dapat bekerja sama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis.
Pihak lain ini pun harus mengusahakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya.
Ya, itu dia penjelasan mengenai kepemilikan tanah pertanian dari lahan sawah.
99.co
About Post Author
