Erwinkallonews.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lana Winayanti mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Bank Dunia pada pekan lalu guna penyelesaian berkas. Selanjutnya, Bank Dunia menyatakan akan menggelar rapat pengurus dewan pada akhir pekan tepatnya 17 Maret.
Namun, hingga kini dirinya mengaku belum mendapat pernyataan resmi terkait hasil rapat tersebut. “Saya malah baca dari media, jadi belum bisa membahas lebih lanjut. Intinya pinjaman tersebut nanti akan dibagi menjadi dua atau US$225 juta untuk Direktorat Penyediaan Perumahan” katanya, Selasa (21/3/2017).
Lana memastikan untuk Direktorat Pembiayaan Perumahan dana pinjaman yang didapat nantinya akan digunakan untuk pembiayaan program baru yakni pemberian kredit perumahan berbasis anggunan dan modal pembuatan komponen lain terkait penguatan sistem pembiayaan perumahan.
Pemerintah, lanjutnya, akan merumuskan peraturan menteri yang harus dibahas dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas.
Menurut Lana, pinjaman ini memang telah diajukan pemerintah untuk keperluan pembiayaan perumahan sejak lama. Namun, membutuhkan proses eksekusi yang cukup lama. “Ini sudah diajukan bahkan sejak masih Kementerian Perumahan Rakyat.”
Lana menuturkan pinjaman Bank Dunia juga dipastikan tidak akan digunakan untuk penambahan kapasitas Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP yang saat ini terus berjalan dan memiliki modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Untuk skema FLPP, total APBN yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp19 triliun pada tahun ini atau meningkat dari alokasi tahun lalu sebanyak Rp12 triliun.
Pada tahun ini, target Penyaluran KPR FLPP sebanyak 120.000 unit dengan alokasi anggaran Rp9,7 triliun. Selain itu juga ada program Subsidi Selisih Bunga untuk 225.000 unit dengan alokasi Rp3,7 triliun dan penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka sebanyak 345.000 unit sebesar Rp1,3 triliun.
Sebelumnya, Bank Dunia melansir pada sejumlah media bahwa phaknya menyetujui pengajuan pinjaman dari Kementerian PUPR guna merealisasikan pembangunan perumahan subsidi bagi MBR.
Bank Dunia menyadari akan pentingan dana bagi kebrelangsungan program tersebut mengingat Indonesia memiliki defisit hunian hingga 11,4 juta unit dan harus membangun hingga sejuta tiap tahuunya.
Bank Dunia juga melihat sekitar 20% dari 64,2 juta rumah di Indonesia berada dalam kondisi yang tidak layak huni sedangkan 29 juta dari 250 juta populasi Indonesia hidup dalam lingkungan yang kumuh.
Bisnis.com
About Post Author
