erwinkallonews

ARTIKEL

Sebetulnya, Kapan Pembentukan PPPSRS Dapat Dilaksanakan ?

Sesuai undang-undang 20/2011 kan sudah ditentukan 1 tahun semenjak serah terima kunci, developer harus bentuk PPPSRS. Ini sudah 3 tahun tapi belum ada PPPSRS

Itulah beberapa penggalan kata yang sangat sering penulis dengar dari beberapa warga pemilik apartemen yang belum memiliki PPPSRS di Rumah Susun-nya. Bahkan ada beberapa warga yang sampai mengadukan ke Dinas Perumahan, Gubernur, bahkan sampai ke Presiden RI.

Wah, kasihan juga pak Presiden kalau sampai urusan internal Rumah Susun sempat diadukan ke beliau yang memiliki kebijakan skala Nasional” ujar Penulis dalam hati.

Daripada sama-sama bingung dalam menentukan kapan sebenarnya pembentukan PPPSRS dapat dilaksanakan, mari kita pahami dulu secara mendalam mengenai Rumah Susun itu sendiri.

Sebetulnya dari pertanyaan awal pembuka tersebut diatas terdapat sedikitnya 3 hal yang dapat dibahas didalam artikel ini, yaitu :

  1. 1 tahun serah terima kunci (masa transisi);
  2. Bagaimana pembentukan PPPSRS; dan
  3. Kapan pembentukan PPPSRS.

Masa transisi, atau kapan PPPSRS dapat dibentuk memang tercantum didalam Pasal 59 ayat 2 dan Pasal 75 ayat 1 UU 20/2011, yang secara garis besar mengatur mengenai Pembentukan PPPSRS harus dilakukan 1 tahun semenjak penyerahan pertama kali sarusun kepada Pemilik.

Hal ini menjadi menarik, karena terdapat ambigu didalam mendefinisikan pasal ini, ada yang mendefinisikan penyerahan fisik (serah terima unit) dan ada yang mendefinisikan penyerahan yuridis (beralihnya kepemilikan (AJB)).

Dalam menjawab hal tersebut, mari kita telusuri lebih dalam UU 20/2011 agar tidak hanya pasal 74 ayat 1 dan Pasal 75 ayat 1 saja yang kita baca.

Berdasarkan UU 20/2011, definisi Rumah Susun secara umum adalah bangunan gedung bertingkat yang memiliki kepemilikan terpisah yaitu kepemilikan pribadi dan kepemilikan bersama (bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama). Kepemilikan bersama inilah nantinya yang akan dikelola oleh PPPSRS.

Kepemilikan bersama dan kepemilikan pribadi tersebut baru dapat diketahui melalui gambar pertelaan dan akta pemisahan yang disahkan oleh pemerintah daerah setempat (khusus DKI Jakarta melalui Gubernur DKI Jakarta). Setelah pertelaan mendapatkan pengesahan, barulah dimohonkan pemecahan sertipikat kepada BPN berdasarkan pertelaan tersebut.

Lalu, kapan pembentukan PPPSRS-nya?

Berdasarkan definisi dari Rumah Susun dan proses perizinan Rumah Susun, maka PPPSRS baru dapat dibentuk setelah adanya pemisahan kepemilikan Rumah Susun antara kepemilikan pribadi dan kepemilikan bersama.

Selain itu, berdasarkan Pasal 74 ayat 1 UU 20/2011, “Pemilik wajib membentuk PPPSRS”, jadi hanya pemilik yang dapat membentuk PPPSRS.

Dan berdasarkan Pasal 47 ayat 1 UU 20/2011, bukti kepemilikan atas Satuan Rumah Susun adalah SHMSRS, sehingga apabila belum memiliki SHMSRS maka berdasarkan ketentuan didalam UU 20/2011 belum dapat disebut/diakui sebagai Pemilik.

Nah, seharusnya sampai disini kita sudah bisa sama-sama mengerti dan memahami mengenai kapan PPPSRS dapat dibentuk, yaitu apabila sudah menjadi Pemilik dengan SHMSRS sebagai bukti kepemilikan. Sehingga terjawab sudah makna sebenarnya dari “Penyerahan pertama kali” yang terkandung dalam pasal 59 ayat 2 tersebut, yaitu penyerahan secara Yuridis.

Kalau seperti itu, kenapa bisa lama sekali developer keluarkan SHMSRS? Padahal pembayaran saya sudah lunas.

Menjawab hal tersebut, mari kita bahas dalam artikel lain mengenai perizinan penerbitan SHMSRS.

Seandainya belum AJB dan belum punya SHMSRS, tapi ingin bentuk PPPSRS tentu boleh saja dong.

Sebenarnya bisa-bisa saja dibentuk PPPSRS sebelum memiliki SHMSRS, namun harus diperhatikan mengenai Yurisprudensi Hukum Pembentukan PPPSRS.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POPULER

To Top