erwinkallonews

Berita

Peraturan Menteri PUPR Tentang PPJB Rumah Mendapat Kritikan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) pada 18 Juli 2018 telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah.

Didalam Permen tersebut mengatur mengenai ketentuan apabila pembeli melakukan pembatalan sebelum adanya PPJB dan apabila pembeli melakukan pembatalan setelah menandatangani PPJB. Aturan pengembalian atas pembatalan tersebut juga ditentukan oleh Permen.

Ketentuan tersebut merupakan salah satu dari beberapa aturan didalam Permen yang banyak mendapatkan kritik dan keberatan dari berbagai pihak. Terutama dalam hal ini developer karena apabila aturan tersebut dijalankan, maka Developer-lah yang akan mengalami kerugian bahkan bisa sampai tidak selesainya suatu proyek (Rumah Susun-red) yang dibangun tersebut.

Dikutip dari beritasatu.com, Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinata, juga menyampaikan, harus ada kejelasan tentang pasal pengembalian dana atas pembatalan tersebut. Sebab, pengembang telah membayarkan pajak ke negara ketika transaksi dengan pembeli sudah terjadi.

“PPh dan segala macamnya kan dilaporkan setiap bulan. Kalau misalkan harus ada pengembalian biaya ke pembeli, lalu pajak yang sudah dikeluarkan ini bagaimana? Kalau harus dibebankan juga ke pengembang, tentu berat sekali karena uangnya kan tidak di kita dan sudah diserahkan ke negara, ”

Ditengah kondisi properti yang sedang lesu ini, aturan Permen tersebut justru akan membuat industri properti bisa semakin terpuruk. Karena apabila aturan tersebut dijalankan, maka tidak akan ada Developer yang akan melakukan pembangunan.

Soelaeman Soemawinata juga menambahkan bahwa pemerintah seharusnya mendukung dari sisi regulasi yang bisa mendorong industri ini bisa lebih berkembang. Aturan tersebut juga harus memberikan keadilan untuk dua sisi, baik itu pengembang maupun konsumen.

“Saya tanya ke beberapa pengembang, Permen ini katanya sangat memberatkan di beberapa hal, misalnya juga terkait IMB yang multi tafsir. Permen ini sebetulnya ideal kalau sistem pemerintahannya bekerja ideal. Contohnya boleh memasarkan tetapi harus sudah ada izin IMB. Kalau untuk rumah tapak, ini tidak jadi masalah. Tapi kalau untuk bangunan gedung seperti apartemen, mengurus IMB-nya saja bisa sampai 4 tahun, bagaimana bisa menjualnya? Yang ditemukan di lapangan, seringkali aturan pemerintah pusat juga tidak bisa dijalankan di daerah,” tandas Eman.

Atas terbitnya Permen ini, pakar properti ternama tanah air, Erwin Kallo, telah melaksanakan “Legal Briefing” guna membahas pasal-pasal “kontroversional” yang terdapat didalam Permen pada 05 September 2019 yang lalu. Acara Legal Briefing tersebut dihadiri sedikitnya 120 orang dari berbagai macam kalangan. Hal ini membuktikan bahwa terbitnya Permen ini justru “meresahkan” bagi berbagai pihak.

Artikel mengenai Legal Briefing dapat dibaca didalam Rubrik Hukum

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POPULER

To Top