erwinkallonews

ARTIKEL

PerMen PUPR 23/2018 & PerGub DKI Jakarta 132/2018 Ancam Hak Kebebasan Pemberian Kuasa

Ilustrasi Rapat Umum Anggota Rumah Susun

Erwinkallonews.com, JAKARTA – Dalam Pasal 15 PerMen PUPR 23/2018 dan Pasal 30 ayat (3) PerGub DKI Jakarta 132/2018 disebutkan bahwa perseorangan yang dapat menjadi wakil Pemilik dalam Rapat Umum (musyawarah) adalah (a) istri atau suami, (b) orang tua kandung perempuan atau laki-laki, (c) salah satu saudara kandung, (d) salah satu anak yang telah dewasa dari Pemilik, atau (e) salah satu anggota pengurus badan hukum yang tercantum dalam akta pendirian apabila Pemilik merupakan badan hukum. Jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya yaitu Undang-Undang 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU 20/2011) tidak diberikan batasan untuk memberikan kuasa dari Pemilik Satuan Unit Rumah Susun (sarusun) kepada orang lain atau dengan kata lain pemberian kuasa dapat diberikan kepada siapa saja, asalkan keabsahan legalitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Mengancam Nilai Demokrasi dan Hak Bermusyawarah

Dapat dibayangkan apabila terdapat Pemilik yang masih lajang, tidak mempunyai anak kandung, kedua orang tuanya sudah meninggal, dan merupakan anak tunggal (tidak memiliki saudara kandung), sedangkan ia tidak dapat menghadiri Rapat Umum Anggota Apartemen yang dimilikinya dan hendak memberikan kuasa kepada orang lain. Otomatis dengan diberlakukannya PerMen dan PerGub DKI Jakarta tersebut, ia tidak dapat memberikan kuasa di luar kriteria dari ketentuan yang baru tersebut. Padahal, selama ini banyak dari Pemilik yang tidak dapat hadir dalam Rapat Umum memberikan kuasa kepada teman, asisten rumah tangga atau orang lain sebagai perwakilan dari dirinya. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pembatasan hak dalam memberikan kuasa kepada orang lain dalam PerMen dan PerGub ini, sehingga mengancam nilai demokrasi dalam melakukan kegiatan musyawarah dalam rumah susun.

Selain itu, dalam pemberian kuasa bagi Pemilik dalam bentuk badan hukum hanya dapat diberikan bagi salah satu anggota pengurus yang terdapat dalam akta pendirian. Berarti dengan kata lain, kuasa hanya dapat diberikan kepada jajaran Komisaris atau Direksi suatu perusahaan, karena nama mereka pasti terdapat di dalam akta pendirian perusahaan, sedangkan tidak dapat memberikan kuasa kepada pegawai perusahannya. Padahal dalam pelaksanaannya selama ini, Pemilik dalam bentuk badan hukum dapat memberikan kuasanya kepada pegawai karena berhalangan untuk hadir dalam Rapat Umum. Pemilik dapat memberikan kuasa kepada Pegawai dengan alasan kedua belah pihak memiliki hubungan hukum, atau dengan kata lain mewakili Pemilik untuk hadir dalam Rapat Umum dapat dikategorikan sebagai suatu perintah kerja yang legalitasnya dalam bentuk surat kuasa dan surat perintah kerja.

Melanggar Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Dari kedua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa PerMen dan PerGub tersebut telah membatasi hak Pemilik dalam hal pemberian kuasa dan apa yang terdapat di peraturan baru tersebut melebihi dan bertentangan dengan apa yang diatur dalam  UU 20/2011 sebagai peraturan dengan hierarki yang ada diatasnya. Sebagai catatan tambahan, dalam Bagian tentang Sifat Pemberian Kuasa Pasal 1796 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) pun tidak diberikan batasan bagi Pemberi Kuasa untuk memberikan kuasa kepada orang-orang tertentu saja, yang penting adalah isi dari surat kuasa tegas dan jelas, sesuai dengan kepentingan dari si Pemberi Kuasa.

Apabila dikaitkan lebih jauh lagi ke peraturan paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), maka PerMen dan PerGub ini tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dengan demikian, maka dengan adanya perbedaan dan pertentangan tersebut, kepastian hukum bagi Pemilik sarusun pun menjadi tidak jelas, sehingga berpotensi untuk menimbulkan keadilan.

Pada akhirnya, apakah peraturan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan UU 20/2011 dan UUD 1945 ini akan tetap diberlakukan dan dipaksakan kepada masyarakat terutama bagi para Pemilik sarusun? Padahal memiliki potensi untuk menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat.

 

Oleh : Rizal Bakri, S.H.

Erwin Kallo & Co Property Lawyers

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POPULER

To Top