erwinkallonews

Berita

Sekjen REI KEBERATAN Atas Pergub Rumah Susun DKI tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik

Sekjen REI, Paulus Totok Lusida (sumber : rei.or.id)

Pengembang Menjaga Kualitas Rumah Susun

Real Estate Indonesia (REI) menyatakan keberatan atas Pergub DKI No. 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik. Keberadaan Pergub tersebut pun ditakutkan mengganggu iklim investasi rumah susun di DKI Jakarta. Menurut Sekjen DPP REI Paulus Totok Lusida, pengelolaan atas rumah susun milik tidak bisa diserahkan kepada pemilik dan penghuni satuan rumah susun apabila keseluruhan unit di rumah susun tersebut belum seluruhnya laku terjual. Paulus mengatakan bahwa pengembang menjaga kualitas dari rumah susun milik yang dibangun agar seluruh unit yang terdapat di rumah susun milik bisa segera laku terjual.

“Takutnya pengelolan tidak sesuai dengan yang diinginkan pengembang, karena yang merencanakan kan pengembang. Arahnya mau kemana kita yang tahu bukan pengurus rumah susun milik,” kata Paulus, Selasa (19/2). Apabila seluruh unit rumah susun milik sudah terjual, Paulus pun tidak mempermasalahkan apabila pengelolaan rumah susun milik ditanggung oleh pengurus rumah susun milik.

Untuk diketahui, dalam Pergub No. 132/2018 disebutkan bahwa pengembang wajib mengelola rumah susun milik dalam masa transisi sebelum terbentuknya pengurus rumah susun milik atau Perhimpunan Pemilik Penghuni Rumah Susun (P3SRS). Dalam Pergub tersebut juga diatur bahwa masa transisi dari pengembang ke P3SRS adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak diserahkannya unit kepada pemilik dan penghuni. Masa transisi tersebut pun juga tidak terkait dengan belum terjualnya seluruh unit di rumah susun milik tersebut.

 

Pergub Tidak Sesuai Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Selain masa transisi, REI juga mempermasalahkan keberadaan Pergub serta Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 23/PRT/M/2018 tentang P3SRS yang tidak sesuai dengan stratifikasi hukum. Hal ini karena hingga saat ini masih belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi turunan dari UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun.

Dalam Pasal 78 undang-undang tersebut disebutkan bahwa ketentuan tentang P3SRS diatur lebih lanjut melalui PP dan bukan Permen. Selain itu, sistem pemilihan satu orang satu suara di dalam Pergub serta Permen dalam rangka pembentukan P3SRS dipandang tidak sejalan UU 20/2011, karena dalam Pasal 75 UU tersebut tidak mengisyaratkan adanya sistem satu orang satu suara dalam pembentukan P3SRS.

Paulus pun meminta agar keberadaan Permen serta Pergub yang mengatur P3SRS ditunda terlebih dahulu dan oleh karena itu pihaknya mengajukan judicial review atas dua aturan tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

 

Sumber dari Media Cetak Bisnis Indonesia, Rabu, 20 Februari 2019

“REI Keberatan Pergub Rumah Susun DKI”

Penulis : Muhammad Wildan

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POPULER

To Top