erwinkallonews

ERWINKALLO COMMENTS

Hentikan Reklamasi, Anies – Sandi Hadapi Dilema Besar

Ilustrasi

Erwinkallonews.com, JAKARTA – Kemenangan pasangan Anies – Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta versi hasil hitung cepat (quick count), dan (hampir) memastikan pasangan tersebut menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017 – 2022, sedikit banyak membuat para pengembang reklamasi ketar-ketir.

Pasalnya, selama masa kampanye, pasangan ini, terutama Anies Baswedan menjadikan isu reklamasi Teluk Jakarta sebagai salah satu isu utamanya. Anies bahkan beberapa kali menyatakan akan menghentikan reklamasi,  jika dia dan Sandiaga Uno menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Menjadi pertanyaan besar, apakah Anies (gubernur) berwenang menghentikan reklamasi, sebab reklamasi Teluk Jakarta ini  diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres), sehingga itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementara tugas pemerintah daerah bukan pada kebijakan, tapi ada di level operasional. Pemerintah pusatlah, dalam hal ini presiden yang mempunyai wewenang kebijakan, termasuk menghentikan reklamasi.

Pernyataan ini disampaikan Erwin Kallo property lawyer, menanggapi hasil hasil hitung cepat beberapa lembaga survei yang memenangkan pasangan Anies – Sandi. Erwin mengingatkan jangan sampai gubernur melaksanakan program di luar kewenangannya (over authority).

Menurut Erwin, dalam kasus reklamasi, Anies – Sandi akan menghadapi dilema besar, karena secara tegas dan jelas beberapa kali menyatakan akan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Kalau janjinya itu tidak dilaksanakan, maka dia akan mengecewakan kelompok-kelompok penolak reklamasi yang juga getol mendukungnya. Tetapi untuk merealisasikannya juga tidak mudah, karena aturan hukumnya tidak memberikan wewenang itu kepadanya.

Kalau tidak berhati-hati, kata Erwin, Anies – Sandi bisa diperkarakan ke PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara).  “Sebaiknya Anies mengkaji lebih dalam masalah menghentian reklamasi ini, karena  itu diatur dalam Kepres. Yang bisa dilakukan gubernur untuk reklamasi adalah merenegosiasi, meredesin, atau hal-hal pada yang bersifat teknis,” ungkapnya.

PR Anies – Sandi

Sementara itu, menurut Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana (IAP) Bernardus Djonoputro, seperti dilansir Kompas.com, visi tata ruang Anies-Sandi dalam tantangan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) serta berbagai instrumen pengendalian ruang juga masih sangat minim.

Selain itu, lanjut dia, pendekatan hukum dan keadilan bagi warga juga merupakan celah untuk meneruskan reklamasi atau proyek-proyek di atas pulau buatan yang sudah terbangun. Ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan oleh Anies-Sandi terkait reklamasi, dan tata ruang Jakarta keseluruhan.

Pertama, dari aspek perencanaan kota, konflik ruang adalah fitur utama Jakarta yang harus bisa diselesaikan segera, termasuk kontroversi reklamasi Teluk Jakarta. Kedua, RDTR-PZ. Saat ini, Jakarta sedang melakukan peninjauan kembali (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 dan RDTR-PZ atas proyek-proyek infrastruktur prioritas seperti Kereta Ringan dan Kereta Cepat.

“Seluruh proyek tersebut bukan tanpa kontroversi, dan saat ini masih diperdebatkan. PK ini juga berkaitan dengan kawasan reklamasi dalam bungkus National Coastal Defense Development (NCICD),” ungkap Bernardus.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POPULER

To Top