erwinkallonews

ERWINKALLO COMMENTS

Tentang Reklamasi, Erwin Kallo: Paslon Jangan Umbar Janji yang Bukan Kewenangannya

Reklamasi Teluk Jakarta (Dok. Kompas.com)

Erwinkallonews.com, JAKARTA – Wacana penghentian reklamasi Teluk Jakarta dalam pertarungan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta mengundang pro – kontra. Adalah Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang melontarkan wacana ini.

Dalam beberapa kesempatan, Anies secara tegas menyebutkan, jika dia terpilih jadi gubernur DKI Jakarta, ia akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Dan terakhir pada Debat Cagub DKI Jakarta 2017 Kedua, Jumat 27 Januari 2017 terjadi perdebatkan panas antara paslon nomor 2 dengan paslon nomor 3.

Dalam debat tersebut, cawagub paslon nomor urut 2 Djarot Saiful bertanya kepada Anies – Sandi mengenai pernyataannya mengenai reklamasi. Djarot mempertanyakan statement Anies yang pernah menyebut reklamasi harus dikaji, namun di lain waktu menyebut reklamasi harus dihentikan.

Pertanyaan tersebut awal dijawab oleh Sandi yang menyatakan bahwa reklamasi merupakan persoalan keadilan masyarakat. Dia mengkritik kebijakan reklamasi di era saat ini yang tidak transparan. Selanjutnya disambung oleh Anies, yang mempertanyakan, reklamasi ini untuk siapa? Bila itu untuk kepentingan publik, maka itu pemerintah pusat. Tetapi kalau komersial, hanya semata-mata untuk kepentingan pembeli dan penjual. Ingat, ada belasan ribu nelayan yang hidupnya berubah karena reklamasi ini.

Over authority

Terlepas dari panasnya kontestasi Pilkada DKI Jakarta, yang “melibatkan” isu reklamasi, Property Lawyer Erwin Kallo memperingatkan para paslon untuk tidak mengumbar janji yang bukan kewenangannya. Menurutnya, penghentian reklamasi itu bukan kewenangan gubernur. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, ada tiga kewenangan gubernur, yaitu Pembangunan, Pelayanan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

“Ketiga paslon itu, harusnya menterjemahkan bentuknya seperti apa. Dalam hal reklamasi, tugas pemerintah daerah bukan pada kebijakan, tapi ada di level operasional. Pemerintah pusatlah, dalam hal ini presiden yang mempunyai wewenang kebijakan, termasuk menghentikan reklamasi,” kata Erwin, di Jakarta Rabu (1/2/2017).

Erwin berpendapat, statement calon gubernur yang ingin menghentikan reklamasi Teluk Jakarta, itu sudah over authority (di luar kewenangan), karena kewenangannya bukan pada gubernur, tapi pada  presiden. Gubernur hanya sebagai pelaksana, dan  tidak ada hak dia menghentikannya.

“Masalah reklamasi itu diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres). Bagaimana ceritanya gubernur mau mendelegitimasi Kepres. Inilah salah satu kelemahan calon kepala daerah, kalau kampanye menyampaikan visi-misi yang indah-indah, tapi mereka lupa punya batasan kewenangan. Inikan hanya ingin menggait suara, karena isunya sangat populis. Yang bisa dilakukan gubernur untuk reklamasi adalah merenegosiasi, meredesin, atau hal-hal pada yang bersifat teknis,” ungkapnya.

Menurut Erwin, Secara politis, proyek reklamasi Teluk Jakarta sulit dihentikan, sebab “uang proyek” itu sudah bertebaran ke mana-mana. Lagi pula harus punya dasar hukum yang kuat.

“Kalau Ahok tidak terpilih dan reklamasi dihentikan.  Ahok sih tidak ambil pusing. Yang cemas itu adalah investor yang sudah ijon. Karena sudah rahasia umum setiap proyek besar di Indonesia itu banyak pengijonnya. Yang pusing sekarang itu para pengijon,” pungkas Erwin.

Erlan/Erwinkallonews.com
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POPULER

To Top