erwinkallonews

WAWANCARA

Strategis “Pergerakan” Hippindo Blunder

Erwinkallonews.com, JAKARTA – Perseteruan antara Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) yang sama-sama telah menggelar konferensi pers dapat saja berujung ke jalur hukum. Pasalnya, dalam siaran pers yang dibagikan ke awak media, APPBI menyatakan bahwa statement yang dikeluarkan oleh Hippindo tentang mahalnya uang sewa dan ketidakadilan di pusat belanja adalah berita bohong.

Property Lawyer Erwin Kallo mengingatkan semua pihak berhati-hati dalam mengeluarkan statement ke publik yang direkam oleh media. Karena sekarang ini sedang “trend” orang saling lapor ke pihak berwajib. “Kalau pernyataan itu tidak benar, maka bisa dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Dapat digugat baik secara pidana maupun perdata. Masuk pada pencemaran nama baik, “ kata Erwin memberi tanggapan atas masalah tersebut.

Jadi sebaiknya, kata Erwin, sebelum mengeluarkan statement ke publik, Hippindo mengkaji dahulu data-data, dan dampaknya secara bisnis, serta hukum. Tetapi kalau tujuannya untuk menaikan barganing position (posisi tawar), ya boleh-boleh saja. Namun Hippindo harus mempelajari sejauhmana kekuatan dan kekompokan anggota mereka.

“Kalau hanya segelitir penyewa saja, itu tidak ada efeknya. Tapi kalau satu mall, mungkin dapat dipertimbangkan. Tetapi apa iya, si penyewa tidak mau buka usaha dalam jangka waktu lama? Mereka akan merugi. Pemilik mall juga pasti ada ruginya, paling tidak adalah image-nya menjadi buruk,” ungkapnya.

Tapi kalau dalam posisi uang sewa, kata Erwin mengingatkan, pemilik pusat belanja tidak rugi. Sebab dalam perjanjian sewa, pasti uang sewa sudah dibayarkan di depan. Kalau penyewa tidak bayar pasti disegel dan tidak diberikan fasilitas, terutama listrik. Barang-barang mereka pun susah keluar, sampai mereka bayar. Pasti perjanjian sewanya begitu.

Berikut ini wawancara lengkapnya:

Bagaimana Anda melihat persengketaan mengenai besarnya tarif sewa di pusat belanja yang dikeluhkan Hippindo kepada APPBI?

Hubungan sewa menyewa adalah wilayah hukum privat atas dasar suka sama suka. Apa yang dikeluhkan oleh Hippindo dalam konferensi pers yang lalu, menurut saya adalah kurang tepat. Memprotes besarnya tarif sewa dan adanya ketidakadilan di pusat belanja, padahal ini semua berdasarkan kesepakatan. Sehingga kalau para penyewa tidak setuju terhadap aturan pengelola pusat belanja, mereka bisa hengkang.

Kedua, dalam konferensi pers itu, Hippindo minta pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah untuk turut menentukan tarif sewa di pusat belanja. Ini yang tidak benar. Pemerintah tidak dapat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan para pihak.

Pemerintah hanya dimungkinkan mengendalian harga, kalau itu berkaitan dengan publik atau yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya harga BBM (bahan bakar minyak) dan harga bahan pokok. Jadi harus bisa dipisahkan, mana yang masuk dalam ranah publik dan yang privat.

Artinya, hubungan sewa-menyewa ini tidak boleh ada intervensi oleh pemerintah?

Iya dong. Inikan hukum privat atas dasar suka sama suka. Kalau kita bicara harga sewa, itu tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Muaranya itu pada supply dan demand. Kalau supply banyak, barganing position penyewa tinggi, dan sebaliknya, kalau demand lebih besar daripada supply, maka pengelolanya yang akan jual mahal. Hal ini sudah lumrah terjadi.

Misalnya saya anchor tenant yang punya brand terkenal yang bisa menarik keramaian, katakan Hypermart atau Carrefour. Saya bisa “menekan” pemilik mall untuk memberikan banyak kemudahan. Bisa minta harga sewa lebih murah dan berbagai fasilitas, apalagi kalau mall itu baru buka dan butuh keramaian.

Kalau anda dibutuhkan oleh mall untuk menarik keramaian, pasti anda bisa menekan. Dan bisa saja harga sewa, bahkan service charge antara penyewa satu dengan yang lain itu tidak sama. Itu kebijakan pengelola yang di awal sudah dibicarakan, dan setiap tahun akan ada kenaikan atau penyesuaian.

Jadi Anda menilai tuntutan Hippindo itu kurang tepat?

Saya bahkan berpendapat, dari sisi strategi “pergerakan” Hippindo sudah membuat blunder. Karena  yang memiliki daya tahan panjang dan barganing position tinggi itu adalah pemilik pusat belanja. Mungkin saja para penyewa dapat menekan pemilik, kalau mereka kompak semuanya berhenti berjualan, sehingga pengelola akan kerepotan, karena tidak ada penyewa. Tetapi berapa lama masing-masing pihak (penyewa dan pengelola) itu bertahan.

Mereka kan saling membutuhkan, harus bisa win win solution?

Hal itu tidak dapat dipungkiri. Tetapi di saat pusat belanja itu sudah ramai, siapa yang paling membutuhkan? Dan sejauhmana kekompakan kelompok penyewa di saat situasi seperti itu. Lantas kalau tidak ada mall yang mau menyewakan ruang kepada mereka, apakah mereka siap buka di ruko-ruko, yang tidak ada keramaiannya. Artinya mereka harus ganti konsep dan lain-lain.

Itu artinya, pengelola bisa mem-blacklist penyewa?
Sah-sah saja. Tidak larangannya. Kalau usaha anda di-blacklist dan tidak ada mall yang mau menerima. Boleh tidak Anda menuntut pemilik mall. Tidak bisa, kecuali ada unsur pidana atau wanprestasi (ingkar janji). Atau pengelola mall tidak menolak, tapi khusus usaha Anda saya kasih harga sewa tinggi. Ya itu boleh-boleh saja. Masalah service charge itu tergantung pada pengelolaannya. Kalau masalah uang sewa itu hak dari pemilik/pengelola mall untuk menentukan. Jika penyewa merasa mahal dan tidak adil, ya jangan sewa di situ. Gampang-gampang saja kan.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POPULER

To Top