erwinkallonews

ERWINKALLO COMMENTS

Geger! Surat Teguran Sang Kepala Dinas

Istimewa

Erwinkallonews.com, JAKARTA – Akhir tahun lalu, tepatnya 30 Desember 2016, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Pemprov DKI Jakarta melayangkan Surat Teguran kepada para pengurus PPPSRS ( Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) dan pelaku pembangunan selaku Pengelola Sementara Rumah Susun di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Surat Teguran yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Drs. Arifin, M.AP., kontan membuat polemik di kalangan pengurus PPPRSRS dan pengembang rumah susun.

Ada dua point dalam surat tersebut yang dianggap meresahkan. Pertama, menyatakan bahwa dalam hal pemberian suara pemilihan pengurus PPPSRS, hak suara untuk memilih dan dipilih hanya dimiliki oleh pemilik dan tidak dapat dikuasakan kepada penghuni, kecuali kepada anggota keluarga yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995. Kedua, adapun hak suara yang digunakan dalam proses pemilihan pengurus PPPSRS adalah dengan satu nama satu suara (one name one vote).

Surat tersebut menyebutkan, latar belakang dikeluarkannya adalah sehubungan dengan banyaknya laporan permasalahan kelembagaan dan pengelolaan di Rumah Susun/Apartemen, serta adanya pengaduan dari beberapa perwakilan pemilik/penghuni dari beberapa Rumah Susun/Apartemen di wilayah provinsi DKI Jakarta dalam audiensi dengan Plt. Gubernur pada hari Senin, 21 November 2016, yang ditindaklanjuti pertemuan dengan kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, pada hari Selasa, 22 November 2016, dan audiensi kedua dengan Plt. Gubernurm, Senin, 21 Desember.

Hery Sulistyono General Manager Departement PT. Metropolitan Kentjana Tbk., menyayangkan dikeluarkannya surat tersebut yang terkesan terburu-buru dan tanpa melalui kajian mendalam. Menurut Heri, secara implisit dalam surat tersebut mengesankan, bahwa pelaku pembangunan itu ingin terus menguasai kepengurusan PPPSRS, serta selalu merekayasa rapat-rapat dan pertemuan PPPSRS.

Heri mengatakan, dalam hal ini Dinas Perumahan dan Gedung Pemda mendapatkan masukan yang tidak berimbang. Harusnya juga mendengarkan pendapat pelaku pembangunan dan pihak-pihak lain sebelum mengeluarkan surat tersebut

“Sebagai pengembang, sebenarnya tidak ada niat sama sekali untuk menguasai PPPSRS, karena itu bukan bisnis utama kami. Semua pengembang pasti berpikir bagaimana agar pengelolaan di rumah susun (apartemen) yang dibangunnya itu sesuai dengan aturan. Kami tidak ingin apartemen yang kita bangun tadinya baik menjadi buruk karena pengelolanya tidak profesional,” ujar Heri

Kebebasan berkontrak

Surat tegur ini juga mendapat tanggapan serius dari Erwin Kallo, Ketua Lembaga Kajian Hukum Properti Indonesia (LKHPI). Erwin Kallo mengatakan, surat yang dikeluarkan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta itu tidak sesuai dengan aturan hukum.

Erwin menjelaskan, pertama, jenis suratnya saja sudah tidak tepat disebut teguran. Harusnya penjelasan dan imbauan. Mengapa demikian? Teguran itu mesti ada tindak lanjutnya yang berupa sanksi kalau tidak diindahkan. Padahal dalam kasus ini tidak ada yang dilanggar, karena perhimpunan itu seperti RT/RW, yaitu tata kehidupan orang bermasyarakat yang merupakan ranah hukum privat.

kedua, Surat Teguran ini mengacu kepada Kepmenpera Nomor 6/KPTS/BKP4N/1995 yang substansinya bertolak belakang dengan isi surat itu. Di Kepmenpera tersebut tidak mengatakan one name one vote untuk pemilihan pengurus perhimpunan, tetapi berdasarkan NPP (Nilai Perbandingan Proporsional).

“Hak Suara Pemilikan dan Hak Suara Pengelolaan yang dipakai adalah NPP yang ada di sertifikat. Kalau itu hak , maka harus seimbang dengan kewajiban. Kewajibannya  harus membayar service charge. Hak suara one name one vote, itu ada dalam hal penghunian saja,” tegas Erwin.

Sebenarnya, lanjut Erwin, dalam kepmenpera itu sanagt jelas dan rinci, sehingga tidak perlu ditafsirkan, termasuk pemilhan pengurus memakai hak suara pemilikan, yaitu NPP bukan one name one vote. “surat ini fatal, Karena merunjuk kepmenpera 1995, tapi isinya tidak,” katanya menyayangkan

Erwin pun mengingatkan, agar Dinas perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta berhati-hati dan teliti dalam pengatur ranah terkaitan dengan hukum privat. Karena di situ ada asas hukum pacta sunt servanda. Bahwa kesepakatan adalah undang-undang yang mengikat bagi yang membuatnya. Artinya itu undang-undang lex spesialis.

“Faktanya undang-undang dan peraturan lain yang bersifat imperative atau tidak memiliki sangsi pidana itu bisa diabaikan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Asas kebebasan berkontrak yang juga punya kedudukan hukum yang kuat,” pungkasnya.

Oleh sebab itu, kata Erwin, tidak ada peraturan yang melarang developer memberikan surat kuasa kepada karyawannya. Jangankan karyawan, pembantu rumah tangga juga boleh diberi kuasa.

“Kuasa itu adalah kehendak pemberi kuasa. Orang menikah saja bisa pakai kuasa. Di pengadilan sendiri bisa pakai kuasa. Apa urusannya, menghadiri suatu acara tidak bisa pakai kuasa. Surat Teguran ini sangat subyektif dan emosional. Subyektif karena misinya mengatakan hak suara developer harus dibatasi, Karena punya banyak unit sehingga dia akan menang terus,” kata Erwin

Erwin menduga, ada pihak-pihak tertentu yang menekan hingga keluarlah surat teguran ini, tanpa dikaji dulu tanpa akademis. Sebagai Pembina PPPSRS apakah pepmprov sudah memahami masalahanya secara substansial? Jangan selalu reaktif, kalau didemo langsung mengkuti kemauan pendemo.

Terkait dengan surat teguran ini, kepada pelaku pembangunan dan pengurus PPPSRS, Erwin mengatakan, ada dua sikap yang bisa diambil. Pertama, mereka somasi mengajukan tuntutan hukum yaitu perbuatan melawan hukum. Atau kedua, diamkan saja, tunggu setelah terguran itu apa? Karena sifat teguran pasti ada tindak lanjutnya. Seperti somasi, ada 1, 2, dan 3. Tapi bagaimana bisa dikenakan sanksi kalau tegurannya sendiri bermasalah.

Menurut property lawyer ini, akar permasalahan dari pengelolaan rumah susun di Indonesia ini adalah belum adanya aturan teknis pelaksanaannya (PP). yang ada sekarang undang-undang baru, tetapi peraturan teknisnya yang lama, yang tidak semuanya cocok. Inilah yang sering menimbulkan beda tafsir di dalam praktik pelaksanaan pengelolaan rumah susun.

Reza Gantara/Erwinkallonews.com

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POPULER

To Top