erwinkallonews

ERWINKALLO COMMENTS

Tanah Bersama Apartemen Sebaiknya Diseragamkan Jadi Hak Pakai

Erwin Kallo, Property Lawyer (Foto: Agung/Erwinkallonews.com)

Erwinkallonews.com, JAKARTA – Saat ini orang asing diberikan banyak kemudahan untuk dapat memiliki properti, khususnya apartemen rumah di Indonesia. Regulasi terbaru  adalah Peraturan Pemerintah RI, Nomor 103 Tahun 2015, Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Dalam regulasi itu, WNA (warga negara asing) boleh memiliki apartemen yang tergolong mewah, yaitu apartemen minimal senilai Rp5 miliar. Selama ini, WNA (perorangan) hanya diberikan hak pakai dan hak sewa atas properti di Tanah Air dan Hak Guna Usaha (HGU) bagi perseroan terbatas.

Salah satu tujuan di balik pemberian hak kepemilikan properti oleh WNA ini adalah untuk mengairahkan kegiatan bisnis di sektor properti. Kebijakan ini juga merujuk pada negara-negara tetangga yang lebih dulu membolehkan orang asing memiliki properti di negaranya. Saat ini, Singapura, Australia, dan Johor Bahru Malaysia sudah membolehkan orang asing memiliki properti.

Asosiasi pengembang, REI mengklaim diperbolehkannya orang asing membeli apartemen akan menggairahkan pasar properti nasional. Properti Indonesia banyak diminati orang asing karena jumlah pekerja asing di dalam negeri semakin meningkat. Properti Indonesia juga menarik minat WNA, karena negara ini merupakan salah satu tujuan wisata terbaik di dunia. Sehingga, ada kecenderungan asing tinggal lama di kawasan nusantara.

Namun menurut Erwin Kallo Property Lawyer, bila asing diizinkan membeli apartemen mewah, sektor properti diprediksi tumbuh 50 persen. Tetapi dia menyarankan agar pemerintah menyeragamkan kepemilikan apartemen.

“Kami meminta, status tanah bersama seluruh apartemen diseragamkan berstatus hak pakai dan berlaku bagi investor asing dan lokal. Dengan begitu tidak ada pilihan atau dapat dibanding-bandingkan antara Hak Pakai dengan Hak Guna Bangunan. Lagi pula antara Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan, sekarang tidak jauh beda. Dari segi jangka waktu pemberian haknya, dan dapat dijaminkan ke bank,” jelas Erwin yang juga Ketua Lembaga Kajian Hukum Properti Indonesia (LKHPI),

Erwin menambahkan, Hak pakai waktunya 30 tahun, bisa diperpanjang 20 tahun. Itu tidak masalah. Secepatnya pemerintah harus buat aturan baru, untuk apartemen baru sebaiknya dibangun di atas tanah Sertifikat Hak Pakai, sementara yang lama, jika perpanjangan masa berlaku sertifikat Hak Guna Bangunan, otomatis dirubah menjadi sertifikat Hak Pakai.

Erlan Kallo/Erwinkallonews.com

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POPULER

To Top