erwinkallonews

ERWINKALLO COMMENTS

Kredibel dan Punya Hati Nurani

Ilustrasi

Erwinkallonews.com – Ketika seorang ibu bertanya kepada saya saat menjadi pembicara dalam suatu seminar properti. Pertanyaannya cukup singkat, ”Apa kiat membeli properti (rumah) secara aman, agar terhindar dari kerugian akibat kelalaian pengembang?” Secara yakin dan mantap saya jawab,”Lihat siapa pengembangnya, selain tentunya pelajari terlebih dahulu secara teliti perjanjiannya.”

Dasar pertimbangan obyektifnya adalah kredibilitas dan komitmen pengembanglah yang dapat dipegang saat ini. Dibanding hanya mengharapkan keadilan atau perlindungan melalui lembaga hukum yang ada, mengingat penyelesaian masalah/tuntutan/sengketa melalui lembaga peradilan di Indonesia mahal dan lama. Atau dengan kata lain, belum memenuhi azas-azas sistem peradilan yang baik yaitu murah, mudah, dan cepat, sehingga kedudukan konsumen yang akan menuntut pengembang tersebut sangat lemah. Hal ini dapat dilihat dari segi cost, risk, and benefit-nya, apalagi jika harga rumah sekitar Rp 200 jutaan, bisa-bisa urusannya hanya abis diongkos. Belum lagi stresnya, memikirkan masalah tersebut yang bisa menghabiskan waktu 5-7 tahun hingga mendapat putusan dari Mahkamah Agung dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Lebih lanjut saya jelaskan, pilihlah pengembang yang mempunyai track record dan bonafiditas serta dapat dipercaya. Artinya soal ketepatan waktu serah terima, spesifikasi bangunan dan sarana/prasarana lingkungan, dia selalu konsisten dengan apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian. Pengembang yang demikian akan selalu menjaga citra/nama baiknya, apalagi jika mereka mempunyai proyek yang on going, karena jika muncul negative news atau proyeknya, akan sangat mempengaruhi penjualannya. Berarti juga sebaliknya, jangan memilih produk pengembang yang hit and run. Untuk itu dibutuhkan ketelitian untuk mengetahui siapa orang-orang yang menjalankan dan memiliki proyek tersebut.

Sebenarnya pemerintah telah berupaya melakukan perlindungan konsumen walau masih bersifat umum. Tetapi itu setidaknya dapat dipakai sebagai acuan atau dasar tuntutan konsumen properti jika ia merasa dirugikan. Upaya yang dimaksud adalah produk hukum berupa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen, PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan perlindungan Konsumen dan Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada pemerintah Kota di beberapa Kota.

Perangkat peraturan perundangan tersebut diperlukan dalam rangka mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Adapun yang dimaksud ‘perlindungan konsumen’ dalam pertauran tersebut adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perindungan kepada konsumen. Dan terbukti di dalam klausula-klausula peraturan perundangan tersebut, dengan sangat jelas tertera kewajiban-kewajiban pelaku usaha (pengembang) terhadap konsumen. Namun peraturan hanyalah sekadar peraturan, sementara efektifitasnya tergantung itikad baik dan kesungguhan semua pihak, terutama pemerintah yang mengeksekusi peraturan-peraturan itu.

Dua tahun setelah waktu seminar tersebut berlalu, ternyata teori yang memprioritaskan memilih produk pengembang yang kredibel terbantahkan. Bagaimana tidak, ibu yang bertanya kepada saya dua tahun lalu itu mendatangi kantor saya dan mengeluh. Apa pasal? Ibu tersebut telah membeli sebuah unit ruko secara cash di daerah Sentul, Bogor yang dikembangkan oleh pengembang yang amat sangat bonafid, sudah go public, mempunyai beberapa proyek properti di seluruh wilayah Indonesia serta di back up oleh bank yang bonafid pula.

Namun apa yang terjadi? Ibu itu bilang, hingga saat ini ruko tersebut belum diserah-terimakan, padahal berdasarkan perjanjiannnya, seharusnya pada tahun 2003 lalu si ibu telah menikmatinya. Yang lebih “sadis” lagi, di lokasi yang direncanakan dibangun ruko itu, belum terlihat pembangunan sama sekali, bahkan tidak pula pondasinya. Melihat hal tersebut, berarti ibu itu tidak sendiri, juga ada pembeli/konsumen lainnya yang mendapat “perlakuan” sama.

Untuk memperjuangkan haknya, ibu tersebut telah berulangkali meminta kembali uangnya kepada pengembang. Tetapi pengembang itu sama sekali tidak menanggapinya. Itulah alasan si ibu mendatangi saya kembali dan meminta bantuan. Setelah kami somasi dan kuasa pengembang datang, kuasa pengembang itu justru mengatakan bahwa pengembang menawarkan pindah lokasi, dan tidak ada niat untuk mengembalikan uang konsumen. Dalam hati saya pun berkata, “Hebat benar pengembang ini. Sudah salah, ngotot, arogan pula. Memangnya republik ini milik pengusaha!”

Belum cukup sampai di situ kelakuan tidak senonoh pengembang tadi. Mengetahui bahwa si ibu menggunakan kuasa hukum, si pengembang tadi berusaha pula membujuk agar si ibu tidak menggunakan kuasa hukum, si pengembang tadi berusaha pula membujuk agar si ibu tidak menggunakan jasa pengacara, dan tetap merayu untuk mau pindah lokasi. Sungguh hal yang tidak etis!

Pengembang memang tidak bisa memberi argumen, kenapa klien kami dirayu demikian. Namun bisa ditebak alasan si pengembang ini (sangat mungkin) mau mengubah konsep atau rencana areal atau meng-adjust harga ruko tadi. Hal ini sebenarnya sah-sah saja, tetapi sayangnya untuk itu, dengan tega mengorbankan kepentingan konsumen yang telah mempercayainya sejak awal.

Pada sebuah kesempatan, setelah kami berbincang panjang tentang apa yang akan dilakukan guna menghadapi pengembang yang culas seperti itu, sejenak ibu itu termenung. Pada saat yang sama, saya jadi malu bercampur bingung, mengingat ia telah memenuhi saran saya yang ternyata tidak sepenuhnya benar. Tak lama ibu itu berkata dengan intonasi yang pelan nan bijak, “Pak Erwin lain kali kalau memberikan tips kepada konsumen dalam seminar, tolong dilengkapi kalimatnya seperti begini, pilihlah rumah atau properti dari pengembang yang kredibel dan bonafid yang pengurusnya atau direksinya punya hati nurani, tidak arogan dan tidak bermental penipu.” Serta merta muka saya jadi merah padam dan panas rasanya, meski ruang rapat full ac. Akhirnya saya pun hanya bisa mengucapkan terima kasih atas sarannya. Hingga sekarang saya masih sering berpikir, tak percaya tapi nyata, apa iya anggota direksi PT Bukit Sentul Tbk itu bermental penipu?

Penulis: Erwin Kallo, Pakar Hukum Properti dan Pendiri erwinkallonews.com

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POPULER

To Top